Independen, Jakarta -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengidentifikasi empat daerah pemilihan kepala daerah (Pilkada) tingkat provinsi rawan praktik politik "belah bambu" atau politik memecah belah dengan menggunakan isu sensitif seperti suku, agama, dan ras. Empat daerah itu yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Utara, Papua dan Kalimantan Barat.
Komisioner Bawaslu RI, Ratna Dewi Petalolo yang hadir dalam diskusi bertema "Politik Identitas dan Ancaman Kampanye SARA dalam Pilkada 2018" mencontohkan kasus di NTB dan Papua. Faktor kekerabatan atau suku digunakan secara khusus untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat NTB, sedangkan di Papua pengaruh tokoh-tokoh adat begitu massif dalam setiap Pilkada. "Bawaslu akan melakukan pencegahan merebaknya kampanye politik bermuatan SARA menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)," kata Ratna di Jakarta, Minggu (4/2).
Diskusi ini juga dihadiri Veri Junaidi (Direktur Kode Inisiatif), Monica Tanuhandru (Kemitraan), Patrick Ziegenhain (Universitas of Malaya), dan Nanang Syaifuddin ICT Laboratory for Social Changes (iLab). Nanang mengatakan politik identitas sebenarnya sudah lama berlangsung. Tapi dampak besar dari fenomena ini baru dirasakan pada 2017 dalam Pilkada DKI Jakarta.
Direktur Eksekutif iLab itu menjelaskan tahun 2014 iLab bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pernah meluncurkan aplikasi pemantauan Pemilu 2014 berbasis telepon genggam bernama Mata Massa. Aplikasi ini digunakan untuk memantau Pileg dan Pilpres 2014 di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Laporan pelanggaran pemilu yang disampaikan masyarakat mencapai ada 15 ribu kasus. "Hampir 30 persen di antaranya politik identitas atau SARA yang tersebar di media sosial maupun baliho atau spanduk (offline),” ujar Nanang.
Karena itu Direktur Kode Inisiatif Veri Junaidi mengingatkan semua pihak untuk lebih hati-hati dalam merespon merebaknya politik belah bambu (pecah belah) di Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Dia yakin penggunaan konten SARA di media sosial akan semakin massif dalam kegiatan kampanye politik lantaran Pilkada 2018 adalah penentu kemenangan dalam Pilpres 2019. "Hasil Pilkada tahun ini adalah 40 persen kemenangan Pilpres,” katanya, "Bawaslu perlu lebih tegas dalam merespon fenomena ini (belah bambu,red)."
Agus Setiyanto
