Penolakan Privatisasi Air yang Menuai intimidasi

Oleh : Betty Herlina

Independen-  Unggahan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia di platform X (dulunya twitter,red)  pada Senin (20/05/2024) pukul 09.28 PM sontak mengejutkan jagat dunia maya.  Cuitan yang ditandai dengan tulisan ALERTA!! menjadi sinyal penanda bahaya. Turut menyertai satu video singkat dengan durasi 42 detik.

Video tersebut menunjukan upaya paksa sekelompok orang yang masuk ke dalam ruang pertemuan persisnya di Kampus ISI Denpasar yang tengah menggelar acara diskusi yang digelar People’s Water Forum (PWF).

Adu muluk perdebatan tak bisa terelak. Penurunan atribut acara serta adegan tarik menarik spanduk yang disita terekam jelas dalam video yang sudah ditonton 67 ribu kali hingga Jumat (24/05/2024).

Dalam keterangan, YLBHI dan lbh_bali menyertakan informasi bahwa PWF diintimidasi dan dipaksa bubar oleh puluhan massa ORMAS Patriot Garuda Nusantara (PGN). PWF dianggap mengganggu pelaksanaan World Water Forum (WWF) di Bali.

PGN melakukan perampasan banner, baliho, karya seni dan atribut agenda secara paksa dan melakukan kekerasan fisik kepada peserta forum. Ini bukan yang pertama, teror dari aparat negara dan peretasan juga dialami oleh pihak PWF sebelumnya.

Atas kejadian tersebut YLBHI dan lbh_bali menyatakan mengecam tindakan represifitas dan pembubaran agenda People's Water Forum di Bali dan mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menghentikan segala bentuk intimidasi, dan kekerasan dalam pelaksanaan PWF 2024, baik yang dilakukan oleh aparat negara, maupun dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan.

Kedua lembaga ini juga mendesak agar negara menjamin dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat melakukan kritik tanpa ada tekanan.

Pascakejadian, esok harinya panitia PWF memindahkan lokasi acara ke Hotel Oranjje di Denpasar.

Namun upaya penghentian acara PWF masih terus berlanjut.

Kali ini,  Hotel Oranjje disegel dengan garis batas police line. Wartawan dilarang masuk untuk melakukan peliputan. Bahkan, pembicara yang sedianya ikut hadir pun dicegat untuk masuk.

Yayasan LBH Indonesia  kembali mengunggah video singkat berdurasi 3 menit 26 detik yang di platform X pada Selasa (21/05/2024) pukul 09.07 PM memperlihatkan Pelapor khusus PBB untuk  hak atas air dan sanitasi, Pedro Arrojo Agudo dihalangi dan usir paksa oleh gabungan Ormas PGN, satpol PP dan pihak kepolisian.

Profesor ekonomi yang fokus pada pengelolaan air tersebut datang untuk ikut berdiskusi bersama para korban pelanggaran hak atas air di wilayah masing-masing, seperti kasus terkait privatisasi layanan air, tambang, juga perkebunan skala besar.

Dilansir dalam dialog bersama Kompas TV, Kamis (23/05/2024) malam, Direktur YLBHI, Muhammad Isnur mengatakan soal pembungkam yang dilakukan dalam acara PWF bukan hanya sekali dua kali terjadi. Namun berulang terjadi dibanyak tempat dan sudah menjadi modus bahwa pemerintah semakin tidak ingin dikritisi.

“Ini adalah bagian dari rekayasa untuk membenturkan satu masyarakat sipil ke masyarakat sipil yang lain, yang dikendalikan, difasilitasi dan didiamkan. Bahkan ada blokade di suatu tempat oleh masyarakat namun dibiarkan. Ini modus lama istilahnya persetujuan diam-diam, seolah-olah dilakukan orang lain, atau istilah lainnya meminjam tangan,”kata Isnur.

Advokat yang sempat mengenyam pendidikan di Temple University Philadelphia menyesalkan dalih yang diberikan aparat kepolisian terkait tidak adanya laporan atas kegiatan tersebut, sehingga polisi kesulitan memberikan pengamanan.

“Ini dalih yang semakin membuktikan sebenarnya polisi mendiamkan. Polisi bisa menindak bahkan dapat menggunakan laporan type A ketika ada kejadian tindak pidana,” lanjutnya.

Sementara Antropolog Ekologi Politik Universitas Indonesia, Soraya Abdul Wahab mengatakan PWF bukan hanya forum masyarakat sipil, namun juga forum akademisi dan pihak-pihak yang tidak setuju dengan WWF yang ingin mendorong privatisasi air. 

“Saat ini WWF sudah dipengaruhi oleh kepentingan besar seperti World Bank yang ingin air itu diprivatisasi. Karena tidak adanya dialog yang konstruksi maka PWF diinisasi oleh masyarakat sipil dan mengundang akademisi untuk menyuarakan perbedaan pandangan, ini bukan forum yang subversif,” katanya.

Isnur menegaskan, berdiskusi dan berdemonstrasi adalah hal yang wajar saja dilakukan sebagai bentuk demokrasi.

PWF, lanjut Soraya bukan hal unik, namun PWF sudah diselenggarakan dibeberapa negara selain Dakkar, yakni Tokyo dan Brazil.

Soraya mengatakan, sejauh ini suara-suara yang tidak setuju dengan rencana privatisasi air tidak pernah diangkat dalam forum WWF.

 

Apa itu People's Water Forum

Dilansir dari laman thepeopleswaterforum.org, Jumat (24/05/2024), People's Water Forum merupakan wadah bagi para aktivis keadilan air termasuk penduduk perkotaan dan pedesaan, petani kecil, Masyarakat Adat, organisasi keadilan sosial dan lingkungan, serikat pekerja dan sekutu di pemerintah lokal dan nasional untuk melawan agenda perusahaan air dan membangun alternatif yang berkelanjutan dan adil untuk melindungi air sebagai hak asasi manusia dan sebagai bagian dari milik bersama.

Gerakan keadilan air global membentuk PWF setelah forum alternatif tahun 2022 yang diadakan di Dakar, Senegal.

PWF adalah ruang permanen bagi gerakan keadilan air untuk terus menantang upaya korporasi dalam tata kelola air global, memperkuat upaya untuk melibatkan dan menentang WWF setiap tiga tahun.

PWF di Bali menandai pertemuan pertama gerakan keadilan air di bawah bendera PWF dan hampir satu dekade sejak acara serupa diadakan di Asia. Sesuai dengan misi PWF untuk terus menantang upaya sektor swasta dalam mengatur tata kelola air secara global dan mendukung perjuangan garis depan demi keadilan air, mulai bulan Januari 2024, serangkaian proses, acara, dan pertemuan akan berupaya untuk mengartikulasikan dan meningkatkan perjuangan demi keadilan air di seluruh dunia.

Ada dua agenda utama dalam PWF yakni webinar Air untuk Kehidupan, Bukan untuk keuntungan, dan pertemuan jaringan.

Sejumlah organisasi yang tergabung dalam PWF diantaranya Africans Rising, Blue Planet Project (BPP), International, Blue Community Switzerland, Blue Community Berlin, European Water Movement (EWM), Europe dan lainnya.

 

Penyerangan PWF ancaman serius

Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menanggapi intimidasi dan penyerangan terhadap peserta PWF 2024 di Bali. Menurut Usman, insiden itu adalah serangan serius terhadap pertemuan damai.

Hal ini lanjut Usman menimbulkan keprihatinan serius terhadap komitmen pemerintah Indonesia terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai, karena penindasan yang berulang kali terjadi terhadap para pengkritik pemerintah.

Menurut Usman kurangnya tindakan pihak berwenang untuk melindungi para peserta di forum ini merupakan kegagalan dari kewajiban internasional mereka untuk melindungi hak-hak kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat secara damai, dan berkontribusi pada pembungkaman perbedaan pendapat dan efek yang mengerikan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di negara ini.

Amnesty International Indonesia  menyerukan kepada pihak berwenang di Indonesia untuk segera mengambil tindakan untuk mengakhiri segala bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap para pembela hak asasi manusia.

“Pihak berwenang harus memastikan perlindungan terhadap hak-hak setiap orang, termasuk untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas tanpa takut akan pembalasan,” pungkasnya.

Dukungan atas pembubaran PWF yang tak beralasan juga mendapatkan kecaman dari masyarakat Bali. Dalam pernyataan sikap tertulis yang ditujukan pada President of the World Water Council, Loic Fauchon dan Vice-President of the World Water Council,  Éric Tardieu perempuan-perempuan di Bali mengecam keras pembungkaman hak-hak demokrasi rakyat. 

Kejadian penyerangan terhadap penyelenggaraan PWF dan pengurungan para aktivis PWF di hotel tempat PWF di Bali merupakan kegagalan WWF 2024 untuk menjamin kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat bagi masyarakat korban dan aktivis pejuang air yang bersikap kritis terhadap agenda dan kepentingan WWF.

Perempuan pejuang hak atas air menuntut kepada World Water Council sebagai penyelenggara WWF untuk memastikan dan menjamin agar rakyat di negara di mana berlangsung WWF, tetap bebas berpendapat dan berkumpul untuk menyuarakan keprihatinan dan persoalan mereka menghadapi krisis air; dan tidak mendapatkan intimidasi, kekerasan dan pembubaran.

 

kali dilihat