Oleh: Nany Afrida
INDEPENDEN- Dalam beberapa hari terakhir, beberapa wilayah di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi mengalami banjir parah. Hujan deras yang terus-menerus sejak 3 Maret 2025 mengakibatkan meluapnya sejumlah sungai, termasuk Sungai Ciliwung dan Kali Bekasi, sehingga merendam berbagai kawasan permukiman. Tercatat tujuh orang tewas dan bencana ini merupakan banjir terburuk yang pernah melanda Jakarta dan sekitarnya sejak 2020 silam.
Tidak hanya banjir, bencana longsor juga terjadi di kawasan Jawa Barat. Kerugian material diprediksi mencapai triliunan rupiah dengan kerusakan yang disebabkan banjir tersebut.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat saja masih melakukan evaluasi terkait besaran kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat bencana banjir dan longsor tersebut.
“Menurut perkiraan saya kerugiannya lebih dari Rp 3 triliun. Ini bukan hanya kerugian yang dialami warga, tetapi juga biaya pemulihan yang harus ditanggung pemerintah juga sangat besar," ujar Gubernur Dedi Mulyadi di sela pelepasan operasi modifikasi cuaca di Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung, Selasa 11 Maret 2025.
Sementara pemerintah Jakarta memprediksi kerugian bisa mencapai Rp 10 triliun rupiah.
Pembangunan properti dan fasilitas pariwisata di wilayah Puncak Bogor diduga menjadi salah satu penyebab banjir dan longsor yang terjadi.
Menurut Wahyudin Iwang dari Walhi Jawa Barat, pemerintah terus menerbitkan izin usaha di kawasan tersebut, meskipun Puncak Bogor hingga Gunung Mas memiliki zona penting untuk lingkungan. Zona L1 berfungsi sebagai wilayah resapan air, sedangkan L4 adalah kawasan perlindungan tanah dan air.
"Jadi, tidak heran jika longsor dan banjir yang terjadi hingga menyebabkan genangan di Jakarta sebenarnya akibat dari kerusakan lingkungan di Puncak Bogor," kata Wahyudin.
Temuan Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama banjir ini adalah kerusakan hutan yang masif di tiga hulu sungai, yaitu DAS Ciliwung, Kali Bekasi, dan Cisadane.
Sejak 2017 hingga 2023, total deforestasi di kawasan ini telah mencapai 2.300 hektare, setara dengan 850 kali luas lahan Gedung Sate di Bandung. Hilangnya hutan sebagai area konservasi air dan tanah telah memperburuk risiko banjir dan tanah longsor.
“Hutan memiliki fungsi menyimpan air di dalam tanah dan menahan air hujan agar tidak langsung dibuang ke sungai. Kerusakan hutan akibat alih fungsi di hulu DAS Ciliwung, Kali Bekasi, dan Cisadane mendorong meluapnya sungai sehingga menyebabkan banjir yang merendam sejumlah wilayah di Puncak, Jakarta, dan Bekasi,” ungkap Tsabit Khairul Auni, Pengkampanye Hutan FWI.
Deforestasi ini sebagian besar disebabkan oleh konversi hutan menjadi perkebunan, lahan terbangun, dan lahan terbuka. Lahan terbangun, seperti vila, objek wisata, serta infrastruktur pendukung lainnya, menyebabkan air hujan sulit terserap ke dalam tanah, sehingga meningkatkan risiko banjir.
Anggi Putra Prayoga, Juru Kampanye FWI, menjelaskan bahwa kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sangat membutuhkan ekosistem hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat. Namun, luas hutan yang tersisa di tiga DAS tersebut sangat minim.
“Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebenarnya memandatkan bahwa minimal 30% dari luas DAS harus merupakan kawasan hutan. Namun, realitasnya jauh di bawah angka tersebut. Artinya, kita sedang menuju krisis ekologis yang semakin parah jika deforestasi terus dibiarkan,” tambah Anggi.
Selain itu, perubahan kebijakan tata ruang juga turut mempercepat alih fungsi hutan dan lahan di ketiga hulu sungai di Kabupaten Bogor. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor mencatat adanya penyusutan kawasan lindung yang signifikan dibandingkan dengan regulasi sebelumnya.
Di Kawasan Puncak Bogor, perkebunan teh dan hutan produksi sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Namun, perubahan tata ruang yang mengizinkan pembangunan kawasan wisata dan perumahan menyebabkan konversi besar-besaran kebun teh menjadi area wisata, salah satunya adalah objek wisata Hibisc Fantasy Puncak yang mengalihfungsikan daerah resapan air untuk pembangunan fasilitas wisata.
Para pakar lingkungan dan aktivis menyerukan agar pemerintah segera mengambil tindakan nyata untuk menghentikan deforestasi dan memulihkan ekosistem hutan di hulu sungai. Tanpa upaya mitigasi yang serius, banjir di wilayah Jabodetabek akan semakin sering terjadi dan berdampak lebih luas pada kehidupan masyarakat serta ekonomi daerah.
