INDEPENDEN.ID, Jakarta - Setiap 25 Januari diperingati sebagai hari Gizi dan Makanan Nasional. Hari Gizi dan Makanan Nasional dijadikan momentum untuk mengevaluasi kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak Indonesia.
Data menunjukkan kualitas gizi anak-anak jauh dari harapan. Salah satu indikasi kualitas gizi ditunjukkan dari tumbuh kembang anak yang mengalami stunting (tubuh pendek). Stunting merupakan gejala kurang gizi yang nampak dari pertumbuhan tinggi badan anak yang lambat, tidak sesuai dengan usia.
Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Riskesdas) 2013, dari 24,5 juta anak di bawah usia lima tahun (balita) di Indonesia, sekitar 9 juta balita atau 37 persen mengalami tubuh pendek. Prevalensi ini lebih tinggi dari 2010 yang tercatat 35,6 persen.
Berdasarkan data ini pula Indonesia menempati ranking 108 dari 134 negara yang disurvei dalam Global Nutrition Report 2016. Prevalensi ini tercatat lebih tinggi dari negara di Asia Tenggara seperti Myanmar (35 persen), Vietnam (19 persen) dan Thailand (16 persen). Target pemerintah, pada 2015 menurunkan angka stunting menjadi 32 persen atau turun 5 persen.
Angka ini memprihatinkan. Zumrotin, Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan mengatakan jika dibiarkan, bonus demografi 2030 hanya akan menghasilkan penduduk yang tidak produktif. Bahkan menjadi masalah baru. “Pekerjaan sederhana saja tidak akan mampu karena otak mereka kosong,” kata Zumrotin kepada Independen, pertengahan Januari lalu.
Tidak berlebihan kekhawatiran ini. Tubuh pendek terjadi karena kekurangan gizi, kemiskinan, dan pola asuh tidak tepat ini, dapat menyebabkan kemampuan kognitif sumber daya manusia tidak berkembang maksimal, mudah sakit dan berdaya saing rendah. Akibatnya stunting menjadi seperti lingkaran setan. Karena kualitas SDM yang rendah, generasi stunting mudah terjebak dalam kemiskinan.
Sementara itu Kementerian Kesehatan melakukan Pemantauan Status Gizi menggunakan studi potong lintang pada rumah tangga yang mempunyai anak balita pada 2015, menunjukkan jumlah bayi pendek mencapai 29 persen. Studi PSG menunjukkan jumlah stunting menurun signifikan. Meski demikian World Health Organization, menggunakan Riset Kesehatan Dasar dalam laporan yang dibuat akhir tahun lalu. Lihat di sini.
Menurut WHO, suatu negara dikategorikan masih menghadapi masalah kesehatan jika angka stunting masih 20 persen. Jika persentase masih pada posisi itu atau lebih, pertanda kesehatan balita di Indonesia masih buruk.
Jika menggunakan parameter WHO tersebut, dari 34 provinsi di Indonesia hanya dua provinsi dengan angka stunting di bawah 20 persen, yaitu Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung. Selebihnya, angka stunting di provinsi lain masih buruk, alias di atas 20 persen, termasuk di DKI Jakarta. Sedangkan daerah-daerah dengan tingkat angka stunting tinggi di antaranya Nusa Tenggara Timur (41,7 persen), Sulawesi Barat (38,4 persen), Kalimantan Selatan (37,2 persen), Gorontalo (36,5 persen).
Kajian WHO, angka stunting cenderung tinggi di daerah-daerah kantong-kantong masyarakat miskin dan pendidikan rendah. Sebenarnya stunting dapat dicegah dengan intervensi gizi langsung kepada ibu usia matang, ibu hamil, serta anak hingga berusia 23 bulan. Karena proses kekurangan gizi ini bersifat akumulatif, dari sejak dalam kandungan, hingga dua tahun pertama pertumbuhan.
Hanya saja Zumrotin menilai program, intervensi gizi balita dengan memberikan susu dan biskuit yang selama ini dilakukan pemerintah, dinilai kurang tepat. Peningkatan gizi dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat mengidentifikasi sumber gizi di daerah. Selain itu penting memberikan pendidikan ke masyarakat saat balita usia mulai mendapatkan makanan tambahan. “Makanan sehat balita adalah makanan keluarga. Tidak perlu dana khusus, hanya beda bentuk,” katanya.
Karena Intervensi gizi ini hanya berkontribusi 30 persen, sedangkan 70 persen faktor stunting dipengaruhi oleh ketahanan pangan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, penanggulangan kemiskinan, sosial, dan pendidikan. Zumrotin mengatakan perlu keseriusan pemerintah untuk menangani masalah ini. “Dana Desa bisa diarahkan untuk menanggulangi stunting di desa. Seharusnya paralel antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia,” katanya.
M. Irham I Y. Hesthi Murthi
