INDEPEDEN, Jakarta – Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang berlangsung 19 April lalu, mengantarkan penantang petahana Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai gubernur periode 2017-2022. Pasangan ini menggantikan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
KPU DKI Jakarta mencatat dari total pemilih 7.257.649 jiwa, dengan jumlah pemilih laki-laki 3.581.147 orang dan pemilih perempuan 3.588.854 orang. Total persentase partisipasi pemilih mencapai 78 persen. Jika ditilik lebih detail, persentase pemilih perempuan di pilkada putaran kedua ini mencapai 79,8 persen. Sedangkan persentase pemilih laki-laki mencapai 75,6 persen.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai tingginya partisipasi perempuan ini tidak lepas dari karakter perempuan yang mudah digerakkan dalam berbagai aktivitas. “Termasuk aktivitas politik,” kata Titi kepada Independen di Jakarta beberapa waktu lalu.
Perempuan, menurut Titi lebih mudah mengakses tempat pemilihan karena sebagian besar pemilih adalah ibu rumah tangga. Meski saat pemungutan suara diliburkan, Titi melihat pemilih laki-laki yang bekerja memutuskan tidak libur dengan berbagai alasan.
Demografi Penduduk DKI Jakarta 2015
Sumber BPS DKI Jakarta
Ia menambahkan alasan lain tingginya partisipasi perempuan karena kedua calon sama-sama memiliki porsi program perempuan. Terutama perempuan dan kewirausahaan. “Pemberdayaan ekonomi perempuan banyak dibahas,” katanya.
Selain itu Titi menilai kampanye dengan mengusung isu sentimen agama berkontribusi mengdongkrak angka partisipasi pemilih di Jakarta. Ia menilai pertarungan politik identitas menggerakan pemilih laki-laki dan perempuan di pilkada Jakarta.
Meskipun muncul intimidasi terhadap pemilih perempuan Jakarta menggunakan isu SARA yang dilakukan salah satu kelompok pendukung calon gubernur terpilih, Titi tidak melihat faktor tersebut mempengaruhi suara pemilih perempuan dalam menentukan pilihan politiknya. “Saya melihat isu perkosaan tidak sampai sejauh itu (mempengaruhi pilihan perempuan, red),” katanya.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari menilai isu SARA dan ancaman perkosaan menbuat pemilih perempuan tidak merdeka menggunakan hak politiknya. “Sangat mungkin pilihan politik perempuan tidak merdeka, karena mencegah kondisi lebih buruk,” katanya ketika ditemui di Mahkamah Konstitusi, Jumat (21/4) lalu.
Ia menegaskan karakter pemilih perempuan sangat berkepentingan terhadap keamanan karena rentan menjadi korban dalam setiap konflik, selain anak-anak. Ia mengaku mendapat informasi kecenderungan pilihan politik perempuan jaringan KPI di akar rumput setelah isu agama semakin menguat dan muncul ancaman perkosaan melalui media sosial.
Berbagai organisasi perempuan seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik, KPI dan Institute Perempuan serta sejumlah aktivis perempuan telah melaporkan pemilik akun Dwi Andika Kepolisian Daerah Metro Jaya. Akun ini yang pertama kali mengunggah ujaran kebencian dan dorongan melakukan pemerkosaan pada perempuan pendukung petahana. “Perkosaan adalah ancaman real dan khas untuk menundukkan perempuan,” kata Dian.
Karena itu ia meminta anggota DPR yang saat ini sedang membahas Undang-Undang Pemilihan Umum memasukkan larangan menggunakan isu SARA dalam pemilu. “Penting diatur larangan menggunakan isu SARA agat tidak mempengaruhi demokrasi,” ujarnya. Karena bagi Dian tingginya partisipasi perempuan dalam kontestasi politik yang kuat menggunakan isu SARA tidak menguntungkan perempuan. "Ini bukan kabar baik karena terkait politisasi perempuan," katanya.
Y. Hesthi Murthi
