Independen-- Keberhasilan Timor Leste mementukan pendapat keluar dari Indonesia semakin menguatkan semangat mahasiswa Papua yang tergabung dalam Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) di Yogyakarta, menyuarakan tuntutannya untuk Papua. Meskipun wilayah barat Papua Barat mempunyai sejarah melakukan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), saat masih dalam penguasaan Belanda dan akan bergabung dengan Indonesia pada 1969.
Lantaran tak mendapat izin rencana aksi damai mendukung agar Papua masuk dalam The Melanesian Spearhead Group (MSG), urung digelar Jumat siang pekan lalu. Dalam sebuah diskusi di Yogyakarta, Sabtu pekan lalu, Kasubdit Analisa Sosial Ekonomi Regional Bappenas, Sumedi Andono Mulyo mengatakan masalah berkepanjangan dan munculnya sekelompok orang yang menginginkan Papua merdeka selama ini, tak lepas dari berbagai persoalan.
Berbagai persoalan itu menangkut penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat Papua, seperti hak sosial ekonomi dan budaya. Termasuk keseriusan pemerintah pusat dalam membangun wilayah di ujung timur Indonesia tersebut.
Baca Atasi Masalah Papua, Ini yang Semestinya Dilakukan Pemerintah
Kesejahteraan memang menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat dan lokal Papua. Hasil survey Indeks Kemiskinan Multidimensional 2012-2014 yang dirilis Perkumpulan Prakarsa pada 2015 lalu, Papua dan Papua Barat masuk dalam sepuluh besar propinsi dengan dengan indeks kemiskinan multidimensional tertinggi di Indonesia. Sebuah ironi pulau kaya sumber daya alam.
Sementara itu di Papua, masyarakat adat menyikapi beragam. Mengutip Kabarpapua.co para pemimpin adat Wamena menolak sejumlah aksi unjuk rasa yang menggunakan simbol radikal separatis. Salah satu tokoh adat setempat, Agus Hubi pun meminta kepada pemerintah Provinsi Papua dan kepala daerah di kabupaten/kota untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan bela negara kepada generasi muda Papua, agar tak mudah terprovokasi oleh isu-isu perpecahan bangsa ini.
Baca Tokoh Adat Wamena: Tolak Perpecahan Masyarakat Papua
