Berita

Presiden Prabowo Subianto melempar wacana penanaman kelapa sawit di Papua demi swasembada energi dan pengurangan impor BBM. Dalihnya efisiensi anggaran negara. Masalahnya, ide ini muncul ketika Indonesia justru sedang defisit hutan bukan defisit sawit. Lewat jutaan hektare sawit sudah menguasai daratan dan deforestasi belum terkendali, ekspansi ke Papua memicu pertanyaan besar: ini strategi energi, atau resep baru krisis ekologis? Di tengah banjir, konflik agraria, dan hutan yang makin menyusut, Papua kini diposisikan sebagai “cadangan terakhir”. Tapi benarkah itu pilihan paling masuk akal atau justru jalan pintas berisiko tinggi?

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menegaskan penolakannya terhadap Anugerah Dewan Pers (ADP) 2025 yang akan digelar pada 10 Desember di Balai Kota Jakarta. AJI menilai proses penyelenggaraan tahun ini cacat, dilakukan secara tertutup, tanpa transparansi, dan tidak melibatkan 11 lembaga konstituen Dewan Pers.

Tantangan baru dari AI, menjadi jurnalis di media

Mereka menolak menjawab panggilan atau pesan dari jurnalis perempuan dan mengatakan: “Kami berbicara dengan rekan laki-laki Anda, bukan Anda.”

Indonesia memiliki 95,5 juta hektar hutan yang menjadikannya salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia. Namun, di tengah tren positif reforestasi, deforestasi masih terus mengancam. Artikel ini mengulas kondisi terbaru hutan Indonesia, laju kehilangan tutupan hutan, upaya pemerintah, hingga tantangan besar menuju FOLU Net Sink 2030.

PN Jakarta Selatan menegaskan bahwa sengketa karya jurnalistik adalah ranah Dewan Pers, bukan pengadilan umum, sebagaimana amanat Pasal 15 UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Proses legislasi berlangsung tertutup, membahas pasal yang terpilih dan tidak substansial, dan bahkan memuat klaim keliru atas nama organisasi masyarakat sipil

Ketika ombak kian mendekati rumah warga pesisir dan abrasi menelan tanah sedikit demi sedikit, harapan justru tumbuh di lumpur: mangrove. Dari akar yang saling berjalin, tumbuh kekuatan baru—bukan hanya menahan abrasi, tapi juga menyelamatkan kehidupan manusia dan bumi dari krisis iklim.

Alih-alih menempuh hak jawab, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggugat Tempo Rp200 miliar atas poster “Poles-Poles Beras Busuk”. Meski Tempo telah mengikuti rekomendasi Dewan Pers, gugatan tetap dilayangkan. LBH Pers menyebut ini sebagai ULAP—upaya hukum yang bisa memiskinkan media dan membungkam kritik. Jika dibiarkan, siapa pun yang bersuara bisa dibuat bangkrut.

Lonjakan konflik agraria di Indonesia kembali menyalakan alarm bahaya. Sepanjang 2024, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 295 kasus dengan luas dampak lebih dari satu juta hektare tanah. Dari perkebunan sawit hingga proyek strategis nasional, tanah rakyat terus terdesak oleh investasi besar. Apakah reforma agraria masih sekadar janji?

Menyalakan lampu, naik motor, bahkan scrolling media sosial, semua meninggalkan jejak tak kasat mata di atmosfer. Indonesia kini termasuk 10 besar penghasil emisi karbon dunia. Di tengah janji menuju “nol emisi”, mampukah kita benar-benar menyeimbangkan antara kebutuhan energi dan kelestarian bumi?