Oleh Miftah Faridl
INDEPENDEN-- Dalam satu pekan ini saja, dua pejabat lingkar terdekat Presiden Prabowo Subianto, mengeluarkan pernyataan yang serupa dengan upaya pengendalian narasi pemberitaan sesuai narasi pemerintah. Lalu, sensor yang dilakukan sejumlah media seperti CNN Indonesia yang diduga atas atau setidaknya menghindari tekanan pemerintah.
Dikutip dari akun youtube Sekretariat Presiden, Kepala Staf TNI AD, Jenderal Maruli Simanjuntak saat konferensi pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025), geram dinilai lambat menangani bencana. Ia meminta jurnalis tidak memberitakan kekurangan pemerintah.
“Saya juga pada kesempatan ini mengimbau para rekan-rekan supaya meng-ekspos bagaimana kami bekerja. Semua bekerja begini, kalau ada hal kekurangan pasti banyak kekurangan. Tolong informasikan kami kekurangan itu, jangan diekspos lewat media,” pinta Jenderal Maruli, dikutip dari youtube Sekretariat Presiden.
Pernyataan itu diberi isyarat jempol oleh Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya. Setali tiga uang, Letkol Teddy mengatakan hal yang sama. Ia bahkan menuduh ada pihak yang menggiring opini seolah-olah pemerintah tidak bekerja. “Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak bekerja. Petugas di lapangan tidak bekerja,” imbuh Teddy.
Teddy juga meminta siapa saja, terutama pengkritik pemerintah, tidak memperumit situasi. “Kalau ada di antara saudara-saudara dianugrahkan Tuhan punya pengaruh entah kecil atau besar, dan punya kemampuan berbicara panjang lebar gunakanlah dengan bijak. bukan sebaliknya memperumit. Di sini semua butuh kerja sama, energi positif,” katanya.
Alat Kerja Jurnalis Dirampas Tentara
Sebelumnya, jurnalis Kompas TV di Aceh, Davi Abdullah, mengalami perampasan alat kerja serta penghapusan karya jurnalistik yang diwarnai intimidasi. Perbuatan yang masuk dalam kategori kekerasan terhadap jurnalis tersebut dilakukan oleh sejumlah personel TNI AU yang berada di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam di Lanud Sultan Iskandar Muda sebagai pangkalan operasi jajaran Koopsau I, pada Kamis, 11 Desember 2025.
Terbaru penghapusan pemberitaan bencana di detik.com, hingga praktik sensor diri oleh CNN Indonesia TV terhadap laporan langsung dari lokasi bencana. Materi live report jurnalis CNN Indonesia yang sempat diunggah di media sosial media massa itu, di-takedown atau diturunkan oleh redaksi CNN Indonesia.
Dalam klarifikasinya, redaksi CNN Indonesia mengakui menarik konten itu. “Konten tersebut rentan disalahgunakan sehingga berpotensi memicu framing dan mendiskreditkan pihak tertentu. Keputusan ini diambil tanpa tekanan dan sepenuhnya merupakan sikap redaksi.” Demikian bunyi penyataan dari redaksi CNN Indonesia. Tidak dijelaskan, bagaimana penyalahgunaan konten tersebut dan oleh siapa.
Publik terlanjur kecewa. Sejumlah pegiat literasi menuduh CNN Indonesia ditekan pemerintah dan tunduk pada tekanan itu. Materi live report dari produser lapangan, Irine Wardhanie itu menunjukkan fakta sebenarnya, bagaimana warga Aceh Tamiang yang sulit mendapatkan bantuan dan terisolir. Irine menangis saat menyampaikan laporannya. Gambar dan narasi yang disajikan, sesuai kondisi sebenarnya.
Di akun X-nya, Okky Mandasari, seorang pegiat literasi dan penulis buku, mengungkapkan kekecewaannya.
Prabowo Puja Puji Diri Sendiri
Tidak sedikit pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengglorifikasi klaim berhasil menangani bencana. Misalnya, ia mengaku tidak menyangka dapat banyak ucapan terima kasih dari masyarakat. “Video tadi memang saya minta ditayangkan, tapi saya tadi tidak mengerti bahwa terlalu banyak yang mengucapkan terima kasih kepada saya,” katanya dalam sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/12/2025).
Di banyak kesempatan Prabowo selalu mengatakan kondisi pengungsi baik-baik saja. "Dan saya terima kasih, saya lihat ibu-ibu dalam keadaan susah masih bisa menyambut saya dengan baik, anak-anaknya juga tetap gembira," kata Prabowo saat mengunjungi pengungsi di Posko Pengungsian SD 05 Pasak Palembayan, Agam, Sumatera Barat, Kamis (18/12/2025), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Prabowo juga mengeluarkan narasi banyak berita bohong dan tidak benar seputar penanganan banjir Sumatra. Pernyataan ini dianggap sejumlah pihak berbahaya karena mendeligitimasi kesaksian para korban bencana. Misalnya mereka mengaku hidup tanpa listrik, desa yang terisolir sampai penderitaan kelompok rentan seperti lansia dan bayi di pengungsian.
Dikecam AJI Indonesia
Penyamaan narasi pemerintah ke media massa, menurut Nani Afrida, Ketua Umum AJI Indonesia, adalah upaya untuk mengelabuhi publik atas fakta yang ada di lapangan. Sudah betul jurnalis dan media massa menjadi watchdog yang mengawasi, tapi malah diatur-atur sesuai maunya pemerintah.
Menurutnya, ketika akses jurnalis dibatasi, data dikontrol sepihak, dan narasi "resmi" dipaksakan, publik kehilangan hak untuk mengetahui situasi sebenarnya: skala kerusakan, lambannya distribusi bantuan, atau kegagalan mitigasi yang seharusnya bisa menjadi pelajaran bersama.
Nani mempertanyakan apa maksud dari pernyataan Letkol Teddy dengan kalimat 'bijak dan jangan memperumit'. Katanya, bagaimana menarasikan pengungsi yang harus jalan berkilo-kilometer untuk dapat beras? sampai bagaimana menarasikan pengungsi yang bingung membersihkan tumpukan ribuan kayu? Jurnalis memberitakan itu sesuai fakta, namun dicap memperumit situasi.
“Bencana bukan hanya peristiwa alam, tetapi juga ujian transparansi negara. Saat ini ada kecenderungan aparat dan otoritas daerah menggunakan pendekatan keamanan dalam mengelola informasi bencana. Praktik intimidasi, penghalangan liputan, hingga pelabelan "berita negatif" menunjukkan bahwa pengontrolan narasi masih dilakukan demi citra pemerintah,” ujarnya.
"Sensor dan kontrol narasi media oleh pemerintah—terutama di wilayah bencana—selalu berangkat dari dalih yang terdengar mulia: menjaga ketertiban, mencegah kepanikan, dan melindungi korban. Namun dalam praktiknya, pembatasan informasi justru sering mengaburkan realitas di lapangan,” kecam Nani Afrida, Ketua Umum AJI Indonesia.
Ahmad Arif, Ketua Jurnalis Bencana dan Krisis Indonesia menilai yang dilakukan pemerintah ini adalah upaya ‘pendisplinan’ kerja-kerja jurnalistik ala Orde Baru. “Kritik dianggap seolah-olah bertentangan dan menyudutkan pemerintah. Media massa itu memiliki mekanisme sendiri menentukan isu liputan berdasarkan agenda publik, bukan penguasa,” ujar Arif.
Ia tidak habis pikir, di situasi bencana besar di Sumatra, pemerintah meminta media massa dan jurnalis semata-mata memberitakan kerja-kerja tentara dan keberhasilannya. Ia mengingatkan, jurnalis bukanlah humas pemerintah sehingga berita yang disajikan bisa seenaknya dikontrol sesuai kemauan pemerintah.
“Kerugian ada di korban bencana dan masyarakat umum. Apa yang dibutuhkan korban, apa yang terjadi pada mereka, tidak bisa diberitakan sesuai fakta karena ada kontrol dan sensor. Ini berbahaya kalau dinormalisasi. Ini menguatkan hasil penelitian yang kami buat terkait represi terhadap media massa,” ungkap Koordinator Bidang Riset dan Publikasi AJI Indonesia.
Kerja-kerja jurnalisme independen dibutuhkan, tak terkecuali di situasi bencana Sumatra. Beberapa kali pejabat melontarkan statmen yang mengandung unsur disinformasi. Misalnya ketika dua pejabat tinggi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB) mengatakan bencana Sumatra tak semencekam di media sosial dan tidak ada daerah yang terisolir.
Pernyataan ini berbahaya bagi korban karena tidak dinilai tak berempati dan tak sesuai fakta. Menurut Arif, dibutuhkan kerja-kerja jurnalistik untuk menguji setiap informasi, terutama yang bersumber dari pemerintah untuk memastikan apakah sesuai fakta atau tidak. "Di samping itu, kita juga harus memberikan ruang kepada korban untuk bersuara. Bukan malah membatasi," pungkas Arif.
===
Tulisan ini merupakan republikasi dari media projectarek.id pada tanggal 31 Desember 2025. Naskah asli bisa dilihat di https://projectarek.id/reportase/parade-sensor-pengubur-fakta-bencana
